Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media Baru

Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP, M.Si

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia selama satu setengah dekade terakhir telah memberi pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Bidang sosial-ekonomi-politik-budaya merupakan aspek yang paling terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Handphone/smartphone, Internet, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram dengan fitur click aktivism seperti like, share-feed, tweet-retweet, upload-download, path-repath, selfie-groufie, post-repost-regram, telah menjadi kosakata modern yang akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia.

Sayangnya, euforia penggunaan media sosial menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat pada kesenjangan. Pertama, mereka yang mampu menggunakan gadget dan aplikasi media sosial secara fungsional, semakin berpengetahuan, semakin berdaya, dan memiliki peluang dalam banyak hal berkat teknologi. Golongan kedua adalah mereka yang gagap teknologi, hanya mengikuti tren, menjadi sasaran empuk pasar teknologi, dan terus berkutat dengan cerita dan keluhan negatif akibat penggunaan gadget dan media sosial terhadap kehidupan sehari-hari.

Pada tataran diskusi yang lebih praktis, pemanfaatan TIK disinyalir belum mampu menjawab berbagai persoalan riil masyarakat. Pemanfaatan TIK misalnya, belum memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Fenomena kesenjangan digital ini tampak dari bangkitnya kelas menengah sebagaimana dipotret Majalah Tempo, 20-26 Februari 2012. Kondisi ekonomi Indonesia yang relatif berangsur-angsur membaik paskakrisis 1998 melahirkan kelas menengah yang konsumtif dan akrab dengan TIK, namun kehadiran mereka tidak identik sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia.

Melihat dua sisi tersebut apakah lantas perlu mengisolasi diri dan bersikap antimedia-sosial? Meskipun tetap merupakan pilihan, kehadiran media sosial adalah keniscayaan sebagai konsekuensi kemajuan zaman dan pergaulan global. Media sosial secara empiris telah terbukti memberi manfaat positif bagi masyarakat sebagai sarana komunikasi, akses informasi, hiburan, eksistensi diri, sekaligus sebagai alat strategis-produktif, misalnya menciptakan branding, charity-filantropi, berdagang, hingga kegiatan dakwah.

Media sosial juga bisa digunakan untuk sekadar menghabiskan waktu atau membunuh rasa kesepian (misalnya aktivitas bermedia sosial bagi seseorang yang sedang belajar/bekerja di luar negeri yang merasa rindu dengan negara asalnya). Dalam kondisi demikian, media sosial bukanlah entitas yang “penting” atau “tidak penting”, melainkan sebagai pelengkap hidup dan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan.

Lebih lanjut, perkembangan media sosial juga melahirkan bentuk aktivisme baru, yakni click activism (Nugroho & Syarief, 2012: 96; Adhrianti, 2013: 280). Dukungan terhadap ide, kasus, person, grup, gerakan, maupun pemilihan, dapat dilakukan hanya dengan mengklik menu yang tersedia (like, retweet, vote, share, forward). Dalam hitungan hari, ratusan hingga jutaan pendukung maya bisa dikumpulkan oleh seorang mobilisator politik virtual. Click activism, yang awalnya tidak tak nyata (online), telah menjadi gerakan diperhitungkan di dunia nyata (offline). Sebutlah di Facebook, Twitter, Change, dan Kaskus.

Di satu sisi, ibarat pisau bermata dua, media sosial juga kerap digunakan sebagai katarsis bertindak negatif sampai aneka bentuk perbuatan yang menjurus pada kriminalitas. Dalam kaitan ini, beberapa isu negatif yang jamak dihadapi pengguna media sosial, antara lain: sekadar mengikuti tren, merasa yang penting update, bersikap reaksioner, dan ikut dalam arena perdebatan yang tidak bermanfaat, bahkan seringkali andil menyebarluaskan informasi palsu (hoax). Akibatnya, informasi simpang siur bertebaran lewat pesan singkat, foto-gambar meme, thread, situs berita abal-abal, blog, termasuk kolom komentar. Tanpa disadari pula, pengguna media sosial sering terlibat dalam tindakan kontraproduktif bagi kebebasan berpendapat, seperti trolling, provoking, spamming, bullying, dan hate speech. Di sisi lain karena kepolosan dan ketidakhuan, tidak sedikit pengguna sosial media yang terkena jebakan predator (penipuan, pelecehan), atau sekadar ikut-ikutan mengubah identitasnya di media sosial menjadi “alay”, compaliner, pencitraan berlebihan, dan sebagainya.

Di sinilah literasi media baru (new-media literacy) memiliki peran penting sehingga masyarakat dapat menggunakan media sosial secara proporsional. Pengguna yang literasinya cukup akan memiliki kesadaran, kendali, dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi. Literasi media baru diperlukan akibat semakin gencarnya terpaan informasi dari berbagai teknologi dan media digital yang tidak diimbangi dengan kecakapan mengaksesnya, sehingga dibutuhkanlah pemahaman dalam mennggunakan media baru secara sehat.

Di dunia maya seseorang tidak bisa bebas bertindak tanpa peduli kepentingan orang lain. Sekalipun banyak orang bilang internet adalah dunia tanpa batas, namun seperti halnya interaksi dalam dunia nyata, saat bersinggungan dengan orang lain maka sudah pasti ada aturan formal ataupun etika yang harus dipatuhi. Dalam kaitan ini, di luar hukum formal, terdapat panduan khusus yang dikenal sebagai “netiket”, singkatan dari “internet etiket” atau “network etiket”. Netiket atau Nettiquette adalah penerapan etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiket dalam diterapkan pada one to one communications dan one to many communicatios.

Pepih Nugraha, salah seorang pegiat media jurnalisme warga (Kompasiana) pernah membuat 10 rumusan netiket dalam berinteraksi di dunia maya, yakni:

1. Ingatlah keberadaan orang lain;
2. Taat kepada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata;
3. Ketahuilah di mana kita berada di ruang cyber;
4. Hormati waktu dan bandwith orang lain;
5. Buatlah diri kita kelihatan baik ber-online;
6. Bagilah ilmu dan keahlian;
7. Menolong agar api peperangan tetap terkontrol;
8. Hormati privasi orang lain;
9. Jangan menyalahgunakan kekuasaan;
10. Maafkanlah jika orang lain berbuat kesalahan.

Konsep etika berteknologi secara umum melekat pada tatanan masyarakat informasi. Konsep netiket dapat diturunkan dari banyak sumber norma. Selain yang bersifat universal, netiket bermedia sosial dapat diturunkan dari perspektif budaya dan agama. Menurut Polyviou (2007: 3), masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan TIK untuk mencukupi intensitas kebutuhannya yang tinggi terhadap informasi. Masyarakat informasi memiliki kesadaran bahwa informasi adalah sumber kekuatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, serta mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan komunitasnya. Alwi Dahlan (dalam Abrar, 2003: 13) mendefinisikan masyarakat informasi sebagai masyarakat yang terkena terpaan (exposure) media massa dan komunikasi global yang yang sadar infomasi sehingga mendapat penerangan yang cukup. Sementara itu, Yuliar et. al (Ed, 2001: 54) menganggap masyarakat informasi adalah bentuk tatanan masyarakat baru yang proses kehadirannya didorong oleh perkembangan-perkembangan dalam bidang telekomunikasi, informasi, dan komputer.

Dalam kaitan ini, menurut Castells (2010), revolusi TIK yang terjadi di akhir abad ke-20 seringkali disebut sebagai era kemunculan “Media Baru” (New Media). Menurut Van Dijk (2012: 5), media baru adalah “a combination of online and offline media, such as Internet, personal computers, tablets, smart-phones, and e-readers”. Lebih lanjut, Van Dijk menjelaskan bahwa media ini disebut “baru” karena melampaui fungsi-fungsi media sebelumnya. Konsekuensinya, media baru menimbulkan perubahan yang drastis dalam masyarakat, termasuk munculnya sebuah bentuk masyarakat baru yang disebut Castells (2010) sebagai masyarakat jaringan (the network society) akibat maraknya penggunaan internet, handphone, dan aplikasi media sosial.

Dalam pandangan determinisme teknologi, tatanan masyarakat baru ini dipandang sebagai jawaban terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial-politik, budaya maupun kemanusiaan. Sebagai contoh, transparansi pelaksanan administrasi publik atau pemerintahan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dipandang sebagai jawaban bagi persoalan-persoalan demokrasi. Namun demikian, pencapaian kemajuan masyarakat, demokratisasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dengan serta merta berjalan seiring dengan pemanfaatan ICT, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Rianto et.al, 2013: 12).

Ironisnya, dengan banyaknya informasi yang diakses masyarakat, justru menjadikan masyarakat yang literasinya belum mencukupi, cenderung gagap dan bingung dengan keberlimpahan informasi. Yang terjadi selanjutnya adalah proses selektif namun keliru. Laporan penelitian Brendan Nyhan and Jason Reifler (2012) berjudul Misinformation and Fact-checking: Research Findings From Social Science menyimpulkan, ketika dihadapkan pada berita dan informasi yang bertolak belakang dengan keyakinan, seseorang cenderung akan menolak betapapun berita-berita tersebut menunjukkan data dan fakta yang relatif lengkap. Sebaliknya, terutama di media sosial, seseorang lebih suka mencari, membaca, dan menyebarkan berita yang sesuai dengan apa yang ia yakini meski berita itu belum jelas kebenarannya. Jika kemudian terbukti keliru dan menyadari sudah menyebarkan informasi salah, ia menganggapnya sebagai masalah kecil, bahkan seringkali tidak dianggap sebagai kesalahan. Ketika dipertanyakan motifnya, ia akan menyalahkan media lain yang dikutip sebagai sumber tidak valid dan ujung-ujungnya menyalahkan wartawan atau penulis aslinya.

Kondisi ini jelas memperlihatkan salah kaprah di kalangan masyarakat. Penyebaran berita yang simpang siur dianggap hanya menjadi tanggung jawab jurnalis atau penulis aslinya. Di era digital yang memungkinkan duplikasi dan penyebaran informasi dengan cara yang sangat mudah, publik juga memiliki kode etik terkait penyebaran berita tersebut. Dalam 10 Elemen Jurnalisme yang berisi panduan etika universal bagi pelaku penyampai berita di seluruh dunia, pada poin 10 disebutkan, “Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita”. Elemen ke-10 ini ditambahkan karena perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin massif dengan fitur-fitur interaktif. Dalam kaitan ini, warga dilihat bukan lagi sekadar konsumen pasif media, namun prosumen: produsen sekaligus konsumen informasi.

Jika dalam keseharian dikenal ungkapan “mulutmu adalah harimaumu, maka dalam pergaulan melalui media sosial, kredo ini menjadi “statusmu adalah harimaumu”. Untuk ituah konsep saring sebelum sharing mutlak diperlukan untuk menghindari pelanggaran etika bermedia sosial.

 

 


Media Komunitas dalam Pemilu: Ketika Media Arus Utama Tak Lagi Dipercaya
Media-Komunitas-Pemlu

Kantor Radio Komunitas Raja FM, Pidie, Aceh. Foto: Iwan Awaluddin Y

Oleh: Iwan Awaluddin Yusuf

Perdebatan tentang independensi media dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik selalu mengemuka dalam pemilihan umum, termasuk pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 lalu. Politisi dan pemilik media secara terbuka berkolaborasi memanfaatkan media untuk melakukan berbagai strategi mengekspresikan kepentingan pribadi atau kelompoknya lewat media. Dari sekadar pencitraan politik hingga modus-modus pembentukan opini untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu yang menjadi kawan atau lawan politiknya.

Diskusi tentang pemanfaatan media untuk kepentingan politik sesungguhnya bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat misalnya, studi tentang kemenangan Presiden John F. Kennedy atas lawannya Richard Nixon di tahun 1960, selalu dikaitkan dengan keberhasilan sang presiden mempopulerkan dirinya melalui televisi. Dalam buku Media Impact (2010), Shirley Biagi menyatakan bahwa berita-berita di televisi dan penampilan Kennedy pada saat debat kampanye berlangsung melalui televisi telah membuat jutaan rakyat Amerika Serikat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan pilihan mereka pada Kennedy.

Senada dengan pemikiran tersebut, Altschull (1984) menyindir bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya. Fakta ini diperjelas oleh Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent. Ia mengkritik tajam posisi media yang tidak lagi bersifat netral. Ada banyak kepentingan oportunis yang tidak sesuai dengan fungsi dasar media. Kekuatan besar yang mengontrol dan membiayai media menyebabkan agenda utama media adalah menggiring publik pada pembentukan opini sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media, termasuk dalam urusan politik.

Bagaimana dengan Indonesia? Monopoli dan pemusatan kepemilikan media di Indonesia semakin kuat. Bahkan sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralistik karena kepemilikan lembaga penyiaran swasta terpusat pada beberapa individu dan kelompok. Ironisnya, beberapa di antara pemilik media tersebut memiliki ambisi kuat dan terlibat langsung dalam aktivitas politik/pemilihan umum. Akibatnya, berita-berita pemilik yang mempunyai agenda politik dengan jumlah persentase yang signifikan mempersempit ruang pemberitaan. Kondisi ini berimplikasi pada langkanya isu-isu publik yang mestinya bisa diangkat media. Dengan kata lain, masuknya agenda pemilik mau tidak mau menggeser berita-berita penting lainnya yang relevan dan signifikan bagi publik.

Dalam situasi semacam ini, sekali lagi, publik dirugikan karena minimnya informasi berkualitas yang relevan bagi kehidupan mereka. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan media telah merampas hak publik untuk memperoleh informasi pemilu yang lebih beragam karena durasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk tayangan-tayangan yang informatif, justru diisi oleh wajah-wajah para pemilik stasiun TV, capres dan cawapres yang didukung, serta partai politik dari kelompok kepentingan mereka. Walhasil, sebagian media arus utama cenderung tidak lagi bisa diandalkan kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu.

Regulasi di Indonesia sebenarnya telah mengatur penyalahgunaan stasiun televisi untuk kepentingan pemilu ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.Hal ini diperkuat dengan pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, “lembaga penyiaran harus menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal, termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”. Dengan demikian, larangan penyalahgunaan televisi untuk kepentingan politis pemilik media yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Selain melangar UU, tayangan kampanye politik dengan beragam modus juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012, yang dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa “lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”.

Aturan di atas kertas bisa jadi cukup tegas, namun penegakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan dalam praktiknya seringkali tidak sejalan. Terbukti dari ketidakberdayaan regulator memberikan sanksi tegas kepada pengelola televisi pelanggar aturan main pemilu. Pada kondisi demikian, kehadiran media komunitas sangat penting dalam diskusi mengenai demokratisasi media di masa pemilihan umum, terlebih di tengah tatanan media di Indonesia yang sangat didominasi swasta sebagai arus utama. Terlalu dominannya lembaga penyiaran swasta yang tunduk pada rating dan kepentingan pemilik telah terbukti merusak sendi-sendi demokrasi pada pemilu 2014. Oleh karena itu, lembaga penyiaran swasta memerlukan penyeimbang, yakni media komunitas.

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing field) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan mendapatkan layanan media swasta.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media komunitas adalah sebagai media alternatif yang mengusung keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya keberagaman isi (diversity of content) dalam melayani komunitasnya yang juga beragam. Oleh karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling) terhadap isi media. Pengelola media komunitas, tidak bisa sewenang-wenang menampilkan isi media yang tidak sesuai dengan nilai, aturan, maupun budaya komunitas.

Dibandingkan jurnalisme arus utama yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, jurnalisme pda media komunitas menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan). Jurnalisme pada media komunitas adalah proses pengumpulan data, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan informasi oleh warga secara mandiri, nonprofit, merupakan ekspresi jati diri reporter maupun kebudayaan masyarakat sekitar. Praktik penyelenggaraan jurnalisme warga seharusnya tidak dikendalikan oleh pihak manapun sehingga mereka memperoleh kebebasan penuh dan sangat independen. Oleh karena itu prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dibangun oleh jurnalisme warga dapat menjadi antitesis dari jurnalisme mainstream.

Jack Snyder (2003) melihat peran positif yang dapat dimainkan media komunitas, seperti sebagai pendidik, pengidentifikasi masalah, penyedia forum, dan penguat (revitalitator) sosiokultural bagi komunitas. Peran utama ini bersinergi dengan prinsip-prinsip good local governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat komunitas. Partisipasi berarti adanya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada adanya mekanisme penjaminan akses umum bagi pengambilan keputusan. Sedangkan akuntabilitas menyatakan keputusan dan hasil akhir dari keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Media komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. Dalam kasus radio komunitas, misalnya, studi Prakoso sebagaimana dikutip Ignatius Haryanto dan Juventus Judy Ramodjo (2009) serta Puji Rianto et.al, (2012) memperlihatkan bahwa kehadiran radio komunitas memberi kontribusi pada pelaksanaan demokratisasi di tingkat pedesaan. Sejumlah peran demokratis dibawa oleh lembaga penyiaran komunitas seperti memberi kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, memaksa adanya transparansi, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka.

Selain berkontribusi dalam menjaga proses demokratisasi pada komunitas, di satu sisi, media komunitas juga berpotensi membawa efek ambivalen karena pegiat media atau pewarta warga seringkali belum beranjak dari pola pemberitaan di media arus utama yang melihat bahkan mengikuti agenda setting media arus utama tanpa daya kritis. Dengan kata lain, media komunitas seringkali gagal menjaga jarak dan ikut larut secara emosional dengan dinamika kompetisi berita politik di media arus utama, akibatnya liputan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik warga.

Menjawab tantangan ini, pengelola media komunitas harus melakukan penguatan internal, khususnya dalam menghadapi rangkaian pemilu. Penguatan tersebut dimulai dari proses rekrutmen atau penunjukan pegiat media komunitas yang ditugaskan secara khusus menjadi pewarta pemilu. Selanjutnya mereka diberi pelatihan atau upgrading tentang pengetahuan dasar dalam meliput dan memberitakan pemilu yang disesuaikan dengan format media maupun kekhasan dan kebutuhan komunitasnya. Preferensi awal mengenai karakteristik ini dapat diperoleh dari pengetahuan pengelola media komunitas dan masyarakat sekitar mengenai informasi apa yang mereka butuhkan terkait pemilu di wilayahnya.

Dalam kaitan ini, informasi umum yang perlu disampaikan antara lain: hak-hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, tahapan dan tata cara pemilu, profil caleg, capres, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, perlu juga disampaikan informasi yang sederhana, memiliki aspek kedekatan dan sangat bermanfaat, namun tidak ditampilkan oleh media arus utama. Informasi tesebut misalnya lokasi TPS, jadwal pencoblosan, cara menjadi saksi/relawan, pengurusan hak pilih bagi yang belum terdaftar, serta informasi-informasi ringan seputar pemilu yang melibatkan narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat, panitia pemungutan suara, dan aparat setempat.

Terakhir, tidak kalah penting dan perlu ditekankan kepada pengelola media komunitas bahwa dalam hiruk-pikuk dan simpang siur informasi tentang pemilu, awak media komunitas harus selalu memperkaya pengetahuan tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pemahaman cara kerja dan dampak media, sehingga dalam menyerap dan menyampaikan informasi kepada warga, selalu memiliki konteks, tetap kritis, dan proporsional.

*Tulisan ini dimuat di Majalah Kombinasi, Edisi 57, 2014.

Iwan Awaluddin Yusuf adalah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, peneliti di Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Yogyakarta.


Bonus Digital TV dan Rintangannya

Bonus digital televisi dan rintangan masuk adalah dua isu penting perubahan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas DPR dan menjadi prioritas legislasi nasional tahun ini.

Dalam digitalisasi televisi nanti, satu kanal, yang dalam sistem analog hanya dapat menyalurkan satu program siaran, dapat menyalurkan banyak program siaran. Bisa sekitar 12 program jika yang dipakai adalah Digital Video Broadcasting Terestrial 2 (DVBT2).

Bonus untuk siapa?
Ketika terjadi migrasi dari penyiaran analog ke digital, terjadi peningkatan kuantitas ataupun kualitas penyiaran televisi. Terjadi efisiensi penggunaan frekuensi yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan industri telekomunikasi dan penyiaran. Ini yang disebut bonus digital. Lantas, bonus ini untuk siapa? Adakah rintangan masuknya?

Berdasarkan studi Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dalam Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia (Rahayu dkk, 2015), bonus digital ini khususnya terletak di pita frekuensi 174 hingga 230 MHz (VHF) dan 470 hingga 862 (UHF). Namun, pita frekuensi yang paling baik dan ideal adalah 700 MHz (698 MHz sampai 806 MHz). Pita ini disebut sebagai frekuensi emas karena dapat bersiaran dan berkomunikasi lebih jernih, tajam, dan lebih jauh sehingga tak memerlukan banyak transmisi, infrastruktur jadi lebih sedikit.

Selama ini, industri telekomunikasi menggunakan frekuensi tinggi, sekitar 2 GHz, yang membutuhkan stasiun transmisi 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan pita 700 MHz. Itu sebabnya pita 700 MHz ini menjadi incaran industri telekomunikasi.

Efisiensi penggunaan frekuensi artinya terdapat bonus/sisa frekuensi yang dapat digunakan untuk kegiatan telekomunikasi dan penyiaran lainnya. Kepada siapa bonus ini diberikan, apakah kepada industri telekomunikasi atau penyiaran? Jika diberikan kepada industri telekomunikasi, industri ini sudah dikuasai dan didominasi asing.

Sebagai contoh, berdasarkan D&A Valuation Firm (2013), penguasa pasar (88 persen) industri seluler sudah dikuasai asing. Indosat 65 persen dimiliki asing (Qtel), sisanya 14,29 persen pemerintah dan 20,71 persen publik. XL Axiata 66,485 persen dimiliki asing (Axiata Investments) dan 33,515 persen publik. Kemudian Telkom 53,14 persen dimiliki pemerintah, 46,86 persen publik (publik asingnya sekitar 38 persen). Telkomsel dimiliki PT Telkom 65 persen, Singtel 35 persen. Tampak secara berputar asing telah mendominasi industri telekomunikasi Indonesia dan itu dibolehkan undang-undang.

Jika UU Telekomunikasi belum diubah, pemberian bonus digital kepada industri telekomunikasi justru akan memperkuat dominasi asing. Untuk itu, seharusnya UU Penyiaran baru nanti harus mempertegas dan menyatakan bahwa bonus digital ini diberikan untuk industri penyiaran nasional, industri telekomunikasi nasional, dan institusi pelayanan publik. Selanjutnya UU Telekomunikasi (UU No 36/1999) harus diubah karena terlalu liberal, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta paradigmatis bertentangan dengan UU Penyiaran.

Rintangan masuk
Digitalisasi penyiaran akan membuka peluang lahirnya pemain baru. Sebagaimana prinsipnya, frekuensi adalah milik dan ranah publik. Siaran televisi terestrial dapat memasuki ruangan keluarga tanpa kita undang, bersifat pervasif. Saluran siaran dalam teknologi digital, meskipun lebih banyak, tetap terbatas.

Di samping itu, kompetisi antarlembaga penyiaran komersial juga sudah sangat ketat. Berdasarkan hal itu, regulasi penyiaran di mana pun di dunia, termasuk di negara demokrasi, berlangsung sangat ketat sehingga perlu dirumuskan rintangan masuk dengan berpedoman pada prinsip keberagaman kepemilikan dan keberagaman konten.

UU Penyiaran harus menjamin kehadiran lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI, kemudian lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran swasta. Kita harus menyadari betul posisi dan peran setiap lembaga penyiaran ini. Lembaga penyiaran publik bersifat independen, bukan corong pemerintah, nonkomersial, milik dan dibiayai negara dan masyarakat, serta ditujukan untuk seluruh warga negara.

Kemudian, lembaga penyiaran komunitas yang independen dan nonkomersial didirikan komunitas tertentu, termasuk perguruan tinggi. Luas jangkauannya terbatas, tetapi seharusnya bisa berjaringan. Biaya diperoleh dari bantuan masyarakat dan negara.

Selanjutnya lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial. Persaingan saat ini luar biasa ketat. Berdasarkan perspektif yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini diperlukan pengaturan yang ketat untuk memasuki industri ini.

Lima hal prinsip
Beberapa hal perlu dirumuskan. Pertama, membuat peta persaingan lembaga penyiaran swasta lokal dan jaringan, termasuk kepemilikannya. Kedua, menghitung secara ekonomis, komersial, dan teknologis berapa maksimal kemungkinan adanya pemain di setiap wilayah siar, termasuk menghitung kebutuhan modal minimal yang diperlukan untuk mendirikan sebuah lembaga penyiaran. Ketiga, memperkirakan jenis program dan siaran apa yang dibutuhkan publik, baik program umum maupun khusus. Keempat, mengutamakan perusahaan/institusi yang sudah lama mengajukan permohonan mendapat izin dengan program isi siaran yang jelas dan menguntungkan publik. Kelima, penguasaan berlebihan oleh satu orang atau satu badan hukum terhadap lembaga penyiaran swasta di satu wilayah siar harus dilarang. Misalnya, tak boleh lebih dari dua.

UU memuat prinsip pengaturan kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah dan atau peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Masukan penyusunan ini harus diperoleh dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Amir Effendi Siregar, pengamat media
————

Diterbitkan oleh harian Kompas edisi 12 September 2015, di halaman 7 dengan judul “Bonus Digital TVdan Rintangannya”.