Selama kurang lebih satu dekade sejak UU Penyiaran disahkan, dunia penyiaran Indonesia tampaknya justru bergerak ke arah sentralisasi dan dominasi. Jika di masa Orde Baru sentralisasi dan dominasi dilakukan oleh negara, maka di era sekarang dominasi itu dilakukan oleh swasta atau kapital. Padahal, dominasi negara ataupun kapital mempunyai peluang sama besarnya dalam mengancam demokrasi, diversity of content dan diversity of ownership. Ada empat isu utama yang dibidik dalam penelitian ini, yaitu persoalan UU Penyiaran beserta peraturan turunannya, dominasi swasta dan kegagalan sistem siaran berjaringan, posisi marjinal LPP dan komunitas, dan terakhir kontroversi peluncuran Kompas TV. Studi dan drafting UU Penyiaran versi publik (2011-2012) ini didukung oleh Yayasan TIFA dan dibukukan dengan judul: Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan.
Diterbitkan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa.
Jl. Lempongsari Raya
Gg. Masjid RT. 9 RW. 37
No. 88B, Jongkang Baru, Sariharjo, Ngaglik, Sleman DIY, 55581.